Ridwan Kamil Tanggapi Penggeledahan KPK di Rumahnya: Kooperatif dan Mendukung Proses Hukum

Menyoroti pernyataan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil usai rumahnya digeledah KPK terkait perkara di BJB.

Mar 11, 2025 - 09:49
 0
Ridwan Kamil Tanggapi Penggeledahan KPK di Rumahnya: Kooperatif dan Mendukung Proses Hukum
Potret mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil. (Instagram.com/@ridwankamil)

satriajayamedia.com - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memberikan tanggapan terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumahnya di Jalan Rancabentang, Kota Bandung, pada Senin, 10 Maret 2025. 

Dalam pernyataan yang disampaikan kepada awak media, Ridwan Kamil menjelaskan beberapa poin penting mengenai situasi tersebut.

Pertama, Ridwan Kamil membenarkan kabar mengenai kedatangan tim KPK ke rumahnya. Ia mengonfirmasi bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan perkara yang melibatkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

"Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB," ujar Ridwan Kamil dalam pernyataan tertulisnya.

Ridwan Kamil juga menegaskan bahwa tim penyidik KPK telah menunjukkan surat tugas resmi sebelum melakukan penggeledahan. Ia menyatakan bahwa dirinya dan keluarganya bersikap kooperatif dalam semua proses pemeriksaan yang dibutuhkan oleh KPK.

"Tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional," tuturnya.

Meskipun demikian, Ridwan Kamil enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Ia meminta publik untuk menunggu informasi resmi dari pihak KPK.

"Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan. Silahkan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK," tegasnya.

Dengan sikap kooperatif dan mendukung proses hukum yang diambil oleh KPK, Ridwan Kamil menunjukkan komitmennya untuk membantu penegakan hukum di Indonesia.

Penggeledahan ini menjadi perhatian publik, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.